Kunjungan Para Investor di Pameran Internasional Yiwu

Posted on by
Reply

Pengusaha Indonesia punya kesempatan lebih besar dalam mempromosikan produk di Tiongkok berkat kerjasama yang belum lama ini terjalin antara Kadin Indonesia Komite Tiongkok (MKT) dan ASEAN-China Centre. Beberapa pekan lalu, MKT berkunjung ke ASEAN-China Centre didampingi Indonesia-China Small Medium Enterprise (ICSME) sebagai realisasi kerjasama yang ditandatangani Ketua KIKT Tahir dan Sekretaris Jenderal (Sek-jen) Asean-China Centre Ma Ming Qing itu.

Kedatangan mereka diakui Wakil Sekjen KIKT Hasan Kosasih mendapat sambutan hangat di Tiongkok. “Sekjen Ma Ming Qing berharap agar K1KT dan ICSME bisa menjadi jembatan bagi pengusaha Indonesia yang akan mempromosikan produk mereka di Tiongkok,” ungkapnya. ASEAN-China Centre, kata dia, memberi ruang seluas-luasnya bagi pengusaha tanah air untuk menarik minat calon investor melalui pameran produk.

Baik calon investor Tiongkok maupun dari negara-negara lain yang datang ke pameran itu. Selama ini, ASEAN-China Centre memang rutin menjadi penyelenggara pameran produk di Yiwu International Promotion Fair. Setiap tahunnya, pameran bertaraf internasional itu dikunjungi ribuan bahkan jutaan pengunjung dari berbagai negara. “Dengan kesempatan tersebut diharapkan Indonesia juga bisa berpartisipasi aktif mengembangkan venue pameran dengan produk dan informasi selengkap-lengkapnya bagi pengunjung pameran,” tuturnya. Hal senada diungkapkan perwakilan ICSME Liu Xi Hua.

Menurutnya, pameran internasional Yiwu merupakan pintu gerbang bagi produk Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk lebih dikenal masyarakat Tiongkok. “Pasar China sangat besar dan potensial. Itu sebabnya, kami harus mampu menangkap kebutuhan pasar di sana. Tak hanya untuk warga China di kota-kota besar, tetapi juga masyarakat di daerah. Belum lagi kemungkinan kerjasama yang bisa berkembang, mengingat beragam calon investor dan calon partner bisnis ada di China terangnya.

Perdagangan Cina Membuka Era Baru

Posted on by
Reply

Deng Xioa Ping mengawali reformasi di Cina pada tahun 1978 melalui kebijakan Gaige Kaifang yang dipromosikan. Melalui proses perubahan Cina empat bidang mulai direformasi. Bidang-bidang tersebut yaitu pertanian, industri, teknologi dan pertahanan.Kebijakan dimulai tak hanya membuka era bebas untuk Cina tapi juga mengawali kemungkinan investasi asing dan dampaknya mengembangkan perekonomian Cina.

Dalam era ini Cina mendukung kebebasan dan deregulasi perdagangan global dan secara aktif terlibat dalam perdagangan internasional dan regional. Pada tahun 2008 Cina sudah membuka lima belas wilayah perdagangan global. Beberapa daerah ekonomi khusus dalam negeri meliputi Shanghai, Shenzhen, Guangdong, dan Guangzhou memberikan pemasukan yang besar terhadap Cina.

Wilayah perdagangan khusus ini telah sukses menjaga perkembangan investasi dan modal asing yang mengoptimalkan SDM dan SDA. Kebijakan ini memungkinkan pertukaran teknologi dan keterampilan manajerial yang membantu perkembangan perusahaan dalam negeri. Sebagai dampak dari pertumbuhan industri yang luas, pencemaran menjadi masalah baru untuk negeri ini. Wilayah-wilayah Cina yang dikembangkan menjadi kota yang paling tercemar di dunia. namun setelah beberapa tahap diambil guna mengendalikan polusi termasuk relokasi daerah industri dan pemakaian daya generator yang ramah lingkungan menjadikan negara ini dapat mengendalikan global warming.

Bank Tabungan Negara Memberikan Tenor KPR Hingga 25 Tahun

Posted on by
Reply

Direktur Utama Bank BTN Iqbal Lataro mengatakan, “kini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meluncurkan terobosan baru yaitu memberikan jangka waktu (tenor) kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 25 tahun”. Umumnya, tenor KPR yang diberikan Bank hanya selama 15-20 tahun saja. Dalam hal ini, BTN tetap memberikan syarat dalam KPR. Syarat perpanjangan tenor ini adalah KPR harus lunas di usia 65 tahun, BTN memiliki tugas untuk menjaga agar sertifikat milik nasabah tetap aman hingga pelunsan KPR yaitu 25 tahun kedepan,” tambah Iqbal. Bagi anak muda yang ingin memiliki rumah, ini merupakan berita yang menggembirakan.

Iqbal juga mengatakan, ”untuk pinjaman Rp 50 juta, cicilannya akan diturunkan sampai Rp 185 ribu per bulan. Market leader pembiayaan perumahan masih di pertahankan oleh Bank Tabungan Negara dan pangsa pasar pembiayaan perumahan di Indonesia, 25% telah dikuasai oleh bank BTN per 31 Desember 2011. BTN juga menguasai posisi program perumahan subsidi dengan pangsa pasar sebesar 99%”. Per 31 Maret 2012, komposisi kredit BTN masih di dominasi kredit perumahan dengan jumlah 87,50 % senilai Rp 58.17 da sisanya 12,50 % atau 8,31 triliun yang merupakan kredit non perumahan.

Iqbal mengatakan, “kami memperkirakan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun 2012 akan berada dikisaran 25 persen karena selama beberapa bulan pertama di tahun 2012, pertumbuhan kredit yang terjadi sudah mencapai 24,51 persen. Agar target perseroan bisa dilampaui, Bank Tabungan Negara harus optimis dalam kinerja kerja. Karena berdasarkan kinerja per 31 Maret (unaudited), aset yang dibukukan BTN sebesar Rp 91,32 triliun atau tumbuh 30% dibanding dengan tahun 2011 yang hanya senilai Rp 70,25 triliun. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berkisar dari Rp 48,40 triliun menjadi 64,70 triliun atau naik sekitar 33,67%. Pada triwulan 1 2012, laba bersih perseroan juga tumbuh 27,66%.

UKM Sulit Menempuh Pasar Ekspor Karena Izin Yang Bertele-Tele

Posted on by
Reply

Para pengrajin UKM Kota Pekalongan dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah, mengaku, selama ini para pengrajin marasa kesulitan mengakses pasar ekspor, Pasalnya, para pengrajin terbentur oleh proses perizinan pasar ekspor yang terlalu lama dan memerlukan biaya besar. Bahkan seorang pengrajin pun mengatakan, kalau selama ini hasil produksi alat tenun bukan masin yang dikelolahnya mampu merambah pasaran mancanegara, tetapi ekspor barang karajinan itu harus melalui pihak ketiga terlebih dahulu.

Menurut Kepala Seksi Pengembangan, Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan Ikbal Khafid mengatakan, lemahnya akses pasar ekspor pelaku UKM akibat mereka terbatas menerima informasi, keterbatasan modal, dan permintaan barang di pasar domestik cukup baik. Ikbal menambahkan, sebenarnya pelaku UKM cenderung memasarkan produknya di pasar lokal karena permintaan barang juga bagus. Dan pihaknya pun akan siap membantu memberikan informasi pada pelaku UKM yang membutuhkan akses pasar ekspor.

Sebenarnya, selain proses perizinan, para perajin UKM juga mengeluhkan ketatnya penyeleksian dan kualitas barang ke luar negeri, serta biaya transportasi. Dan para pengrajin berharap pada pemerintah dapat memfasilitasi masalah yang sedang dihadapi perajin UKM ini agar hasil produk andalan Indonesia ini lebih dikenal lagi oleh konsumen luar negeri. Terkait soal perizinan, Ikbal pun angkat bicara, menurutnya proses perizinan ekspor dan impor untuk jenis produk dan besaran yang tidak tercatat di Pemkot Pekalongan akan ditangani oleh Pemprov Jawa Tengah dan pusat. Hanya produk tertentu saja yang kami ketahui yaitu ikan dan batik. Selain itu, produk usaha akan menjadi kewenangan provinsi dan pusat.

Taman Margasatwa Semarang Tujuan Wisata Alternatif Yang Murah Meriah

Posted on by
Reply

Taman Margastwa Semarang yang dahulu bernama Kebun Binatang Tinjomoyo Semarang telah diresmikan pada Februari 2007. Taman wisata ini dikenal dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya Bonbin Mangkang karena terletak di wilayah Mangkang, ada juga yang mengenalnya dengan nama Taman Margasatwa Wonosari, namun ternyata nama resmi yang terpampang di pintu gerbang adalah Taman Margasatwa Semarang.

Selain wisata satwa, Taman Margasatwa Semarang ini juga memiliki arena hiburan lainnya seperti Wahana Kapal Mesin yang dapat menghantarkan pengunjung keliling taman, Sepeda Angsa di danau, dan wahana Flying Fox untuk Anda yang hoby menguji adrenaline. Tiket masuknya pun cukup murah, hanya dengan Rp 5.000 Anda dapat menikmati keasrian taman sambil melihat-lihat koleksi satwa yang terdapat di Taman Margasatwa ini.

Taman Margasatwa Semarang ini dihuni oleh berbagai koleksi binatang seperti ular dengan berbagai jenis, rusa, gajah, harimau, orangutan, berbagai jenis burung, angsa dan kawanan unggas lainnya. Dari sekian banyak penghuni taman Margasatwa ini, ada beberapa yang menjadi favorit para pengunjung seperti Gajah Sumatera dan Ular Phyton. Selain gajah dan ular, salah satu penghuni Kebun Binatang Mangkang yang cukup terkenal adalah Dado sang orangutan. Ulahnya yang lucu dan hiperaktif membuat pangawas kebun binatang kalang kabut mengurusinya. Karena Dado sudah beberapa kali mencoba untuk kabur namun selalu digagalkan oleh pengawas.

Taman Margasatwa Semarang selalu dijadikan tujuan wisata alternatif yang murah bagi warga Semarang dan sekitarnya meskipun koleksi binatang yang ada tidak sebanyak taman Margasatwa lainnya. Hal ini menjadi pkerjaan bagi para pengawas Taman agar dapat meningkatkan kebersihan, keamanaan dan perawatan fasilitas agar mamapu menarik pengunjung lebih banyak lagi.

Program Rumah Bersubsidi Semakin Jauh Dari Kenyataan

Posted on by
Reply

Program rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dinilai semakin jauh dari kenyataan. Pasalnya stagnasi pasokan, adanya kenaikan harga rumah, dan rendahnya daya beli masyarakat dikhawatirkan membuat program perumahan rakyat semakin tidak efektif.

Panangian Simanungkalit, pengamat properti mengemukakan, bahwa keberhasilan program perumahan rakyat belum terbukti.Dia mengungkapkan bahwa program rumah bersubsidi semakin redup, dan tanpa terobosan, jangan berharap program ini akan tepat sasaran untuk merumahkan rakyat kecil.

Pasar properti memang saat ini sedang meningkat, tetapi tidak ada peningkatan signifikan untuk pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan program rumah sejahtera susun atau dikenal dengan rumah susun sederhana milik (rusunami) terhenti sejak tahun 2010.

Luas minimum rumah bersubsidi 36 meter persegi yang merupakan kebijakan baru pemerintah dinilai menyalahi prinsip rumah tumbuh yang berkembang selama ini. Pemerintah harus segera membuat terobosan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yakni melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan untuk menentukan kesepakatan bangunan tipe minimal rumah, biaya izin, dan kredit konstruksi.

LTV KPR, Masyarakat Bawah Tidak Perlu Khawatir

Posted on by
Reply

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Tbk, Iqbal Latanro, di Jakarta, Selasa (20/3/2012) menyampaikan bahwa pengaturan besaran loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) tak akan berpengaruh bagi produk perumahan dengan tipe di bawah 70 meter persegi serta harga rumah di bawah Rp 350 juta. Masyarakat lapis bawah dipastikan tidak terkena peraturan ini.

Menurut Iqbal, kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan tidak perlu khawatir karena tidak akan tersentuh peraturan ini.

Iqbal menambahkan,”BTN tidak terpengaruh, karena target pasar kami adalah rumah di bawah tipe 70 meter persegi. Sebanyak 90 % pasar BTN adalah rumah dengan harga di bawah Rp 350 juta.”

Pihaknya tidak akan melakukan revisi target terkait aturan LTV dan dia optimistis, BTN akan mencapai target bisnisnya.

Dijelaskan olehnya,”Pasar rumah terbesar di Indonesia berada di tipe 70 ke bawah. Dengan kondisi pasar, maka bagi BTN optomistis melakukan ekspansi mengejar target bisnis. Kami tidak terpengaruh, karena pasar kami di situ.”

Banyak Pihak Yang Mengeluh Biaya Ekspor Rumput Laut Semakin Tinggi

Posted on by
Reply

Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, mengemukakan, pihaknya keberatan dengan proses pengurusan Certificate of Legal Origin (CoLO) untuk menjamin asal usul rumput laut dari hasil budidaya atau panen alam. Sertifikat itu diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Biaya untuk mendapatkan CoLO dinilai tinggi jika dihitung berdasarkan jumlah volume barang mencapai Rp 1 juta-Rp1,5 juta per kontainer. Jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya Certificate of Origin (COO) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang hanya Rp 200.000 untuk sekali pengiriman ekspor berapa pun jumlah kontainer yang dikirim.

Asosiasi Rumput Laut Indonesia mengeluhkan biaya ekspor yang semakin tinggi akibat panjangnya proses perizinan sampai pengiriman rumput laut ke negara tujuan ekspor. Setiap proses perizinan membutuhkan biaya. Dengan adanya persyaratan tambahan CoLO ini, semakin mempertinggi beban pengusaha rumput laut untuk melakukan ekspor ke negara tujuan.

Menurut Safari, ARLI menilai, birokrasi untuk ekspor dan impor rumput laut belum terintegrasi dengan baik dan mempersulit pelaku usaha. Muncul indikasi, CoLO dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengeluarkan perizinan untuk memperpanjang rantai birokrasi dengan biaya-biayanya. Pihaknya mendesak Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri menyinergikan aturannya. Jika kondisi ini terus berlangsung, pihaknya akan menghentikan ekspor untuk tujuan Cile. Seharusnya, pemerintah tidak mempersulit para eksportir Indonesia dengan menciptakan birokrasi baru dengan biaya yang tidak probisnis.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan CoLO, yakni eksportir diwajibkan memiliki tiga dokumen persyaratan, antara lain Izin Usaha Perikanan (IUP), Health Certificate (HC), dan Surat Kelayakan Pengolahan (SKP). SKP ini tumpang tindih dengan izin usaha perindustrian yang telah dimiliki oleh prosesor sehingga penerbitan izin yang sama dari dua kementerian, yakni KKP dan Perindustrian, membuat bingung para prosesor rumput laut.

Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Akan Di Rekonsiliasi Agar Terkendali

Posted on by
Reply

Dari total target penerimaan negara itu, sekitar 90 persen di antaranya berasal dari perusahaan-perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk subsektor pertambangan umum dalam RAPBN Perubahan 2012, ditargetkan bertambah Rp 1 triliun. Dengan demikian, target penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan umum itu menjadi Rp 28,9 triliun.

Sedangkan rekonsiliasi ribuan izin usaha pertambangan itu, ditargetkan rampung pada tahun ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rekonsiliasi itu akan diketahui, mana saja IUP yang bermasalah misalnya tumpang tindih lahan, ada beberapa IUP dalam satu kawasan, dan persoalan lain. Jika terjadi tumpang tindih lahan, pemerintah pusat merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah itu dengan membagi wilayah berdasarkan koordinat. Selain itu, bisa juga dengan membatalkan IUP salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah pertambangan tersebut, sehingga nantinya hanya ada satu perusahaan dalam satu wilayah.

Dengan adanya rekonsiliasi IUP itu, pemerintah akan dapat menata ulang industri pertambangan di Indonesia agar terkendali dan meminimalkan dampak aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan. Adapun kontribusi dari perusahaan-perusahaan pertambangan pemegang izin usaha pertambangan masih sangat kecil, termasuk setoran penerimaan negara dari komoditas mineral.

“Selama ini kami tidak bisa mengontrol, berapa produksi dan pendapatan perusahaan-perusahaan pertambangan pemegang IUP. Karena itu, kami saat ini sedang melaksanakan rekonsiliasi izin-izin usaha pertambangan,” kata Harya, Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.